Gereja Katolik Stasi. Hati Kudus Ipokeugida di bangun dari Kayu Tradisional di Pelosok Papua Tengah

Isu Papua merupakan salah satu persoalan paling kompleks dan sensitif dalam lanskap politik Indonesia. Namun, di tengah urgensi penyelesaian konflik yang berkelanjutan—mulai dari pelanggaran HAM, ketimpangan pembangunan, hingga tuntutan kemerdekaan—perhatian publik kerap dialihkan. Dalam dinamika politik nasional, tidak jarang isu Papua dikaburkan melalui praktik politik distraksi. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen negara dalam menyelesaikan masalah Papua secara adil dan bermartabat.

Apa Itu Politik Distraksi?
Politik distraksi adalah strategi yang digunakan aktor politik atau pemerintah untuk mengalihkan perhatian publik dari isu substansial menuju isu-isu lain yang lebih ringan, sensasional, atau emosional. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari pengalihan ke konflik elite politik, skandal selebritas, hingga manipulasi narasi melalui media sosial dan media arus utama.

Distraksi dalam Konteks Papua
Dalam beberapa tahun terakhir, pola pengaburan isu Papua dapat diamati dalam beberapa momen penting. Ketika terjadi kekerasan terhadap warga sipil, operasi militer besar-besaran, atau pembunuhan tokoh lokal, sering kali perhatian publik dialihkan melalui:

1. Narasi Nasionalisme dan Separatisme
   Pemerintah kerap membingkai setiap aksi protes atau kerusuhan di Papua sebagai tindakan separatisme atau ancaman terhadap keutuhan NKRI. Alhasil, alih-alih membahas akar persoalan seperti ketidakadilan ekonomi, rasisme, atau pelanggaran HAM, publik justru terjebak dalam debat nasionalis versus anti-nasionalis.

2. Penggiringan Opini Media
   Isu-isu lain seperti konflik antar-elite politik, isu agama, atau kriminalisasi tokoh tertentu kerap mencuat secara bersamaan saat isu Papua memanas. Fenomena ini mengindikasikan adanya upaya penggiringan opini agar fokus publik terpecah.

3. Pembangunan Infrastruktur Sebagai Legitimasi
   Pembangunan jalan, jembatan, dan bandara di Papua digembar-gemborkan sebagai bukti perhatian pemerintah. Meski pembangunan penting, pendekatan ini sering dijadikan tameng untuk menutupi kegagalan negara dalam menangani konflik sosial dan pelanggaran HAM.

Dampak Politik Distraksi
Strategi pengaburan ini tidak hanya melemahkan demokrasi, tetapi juga memperpanjang penderitaan masyarakat Papua. Distraksi membuat ruang dialog menyempit, menormalkan kekerasan negara, dan menciptakan ketidakpercayaan mendalam antara rakyat Papua dan pemerintah pusat.

Solusi dan Jalan Keluar
Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan beberapa langkah konkret:

• Media harus mengedepankan jurnalisme investigatif yang fokus pada substansi, bukan hanya narasi resmi.

• Masyarakat sipil dan akademisi perlu mendorong kesadaran kritis terhadap pola pengalihan isu.

• Pemerintah harus membuka ruang dialog yang jujur, melibatkan tokoh adat, aktivis, dan masyarakat Papua secara menyeluruh.

• Pengawasan terhadap aparat negara di Papua harus diperkuat, termasuk transparansi operasi militer dan penegakan HAM.

Penutup
Papua bukan sekadar soal wilayah atau nasionalisme, melainkan tentang martabat manusia, keadilan, dan pengakuan. Politik distraksi hanya akan menunda penyelesaian konflik dan memperdalam luka sejarah. Saatnya menghadapi kenyataan dengan keberanian politik, bukan lagi menutupinya dengan sandiwara retorika.

***

W. Tapakapabii DOO Amoye