"Victor Yeimo dan DAP Desak PBB Ambil Tindakan Tegas: Kunjungan Albert Barume Ungkap Situasi Darurat Masyarakat Adat Papua"
Pada kunjungan informal 2 hari (4–5 Juli 2025) Pelapor Khusus PBB untuk Masyarakat Adat, Albert K. Barume, di Jayapura, DAP (Dewan Adat Papua) menyampaikan langsung situasi darurat masyarakat adat Papua. Difasilitasi oleh AMAN, Yayasan Pusaka, Greenpeace, dan Jubi, berbagai komunitas adat korban militerisasi, korporasi, dan pelanggaran HAM menyuarakan pengalaman ekosida, genosida, dan etnosida.
Dengan penuh empati, Barume mendengarkan dan mencatat setiap kesaksian. Ia menegaskan bahwa mendengar korban adalah mandat langsung dari jabatannya. Selain masyarakat adat, Barume juga bertemu LSM, Pemerintah, MRP, dan DPRP.
April 2024 lalu, saya bersama Octovianus Mote telah mengundang Pelapor Khusus saat itu, José Francisco Calà Tzay, di kantor PBB New York. Meski UNPFII tahun ini tidak mengeluarkan rekomendasi soal Papua, kunjungan Barume adalah langkah strategis untuk mendorong implementasi rekomendasi sebelumnya.
Sebagai anak adat, saya berdiri mendampingi DAP mewakili bangsa Papua mendesak: 1) Permintaan kunjungan resmi PBB ke Papua dalam kerangka Prosedur Khusus Dewan HAM. 2) Pembentukan mekanisme investigasi independen, bila akses resmi terus ditolak. 3) Resolusi khusus di Majelis Umum PBB. 4) Penghentian kerja sama lembaga PBB yang melanggar hak-hak masyarakat adat Papua. 5) Pemenuhan hak menentukan nasib sendiri, sebagaimana dijamin ICCPR, ICESCR, dan UNDRIP Pasal 3-4.
Situasi Papua menunjukkan kegagalan sistemik: 14 kali permintaan kunjungan Komisi HAM PBB ditolak; 15 negara dalam UPR 2022–2023 menyerukan akses internasional; rekomendasi Pacific Islands Forum dan ACP Group diabaikan; gugatan adat atas konsesi sawit selalu kandas. Ini menegaskan bahwa dalam kerangka negara Indonesia, tidak ada jaminan perlindungan hak tanah dan hidup masyarakat adat Papua.
Terima kasih kepada AMAN dan semua pihak yang dengan integritas (tanpa tendensi politik kedua pihak) menghadirkan Pelapor Khusus PBB. Ini membuktikan: Papua aman dikunjungi, dan alasan “keamanan” tidak lagi relevan untuk menolak kehadiran badan-badan PBB.
Hormat saya,
Victor Yeimo
