OAP di Jalan Buntu di Tengah Eskalasi Militer dan Krisis Kemanusiaan
Di tanah yang kaya akan hutan, sungai, dan harapan—hari ini Papua kembali berbicara dengan suara yang berat.
Melalui konferensi pers di Jayapura, Dewan Gereja Papua menyampaikan sebuah pesan yang tidak boleh diabaikan: Orang Asli Papua sedang berada di jalan buntu. Jalan yang dipenuhi ketakutan, pengungsian, dan ketidakpastian masa depan.
Sejak Maret hingga pertengahan April 2026, eskalasi konflik bersenjata kembali memakan korban. Sedikitnya 15 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. Tujuh lainnya luka-luka. Tujuh kampung terdampak langsung oleh situasi yang memaksa masyarakat meninggalkan rumah mereka sendiri.
Di banyak tempat, kampung tidak lagi menjadi ruang aman. Sekolah tidak lagi menjadi tempat belajar yang tenang. Pasar tidak lagi menjadi ruang kehidupan ekonomi rakyat. Bahkan gereja—yang selama ini menjadi tempat perlindungan terakhir—ikut berada dalam bayang-bayang ketakutan.
Lebih dari 107 ribu warga dilaporkan mengungsi.
Angka itu bukan sekadar statistik.
Di baliknya ada ibu yang kehilangan dapurnya. Ada anak yang kehilangan sekolahnya. Ada keluarga yang kehilangan rumahnya.
Militerisasi ruang sipil membuat aktivitas pendidikan, ekonomi, dan ibadah lumpuh di berbagai wilayah konflik.
Namun persoalan Papua tidak berhenti pada peristiwa hari ini saja.
Temuan lembaga riset nasional seperti LIPI yang kini menjadi bagian dari BRIN sebelumnya telah mengingatkan bahwa akar konflik Papua bersifat struktural: mulai dari pengalaman rasisme, kegagalan pembangunan yang tidak merata, persoalan integrasi politik, hingga lemahnya akuntabilitas negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM.
Di sisi lain, tekanan terhadap tanah adat juga semakin meningkat.
Proyek-proyek strategis nasional di wilayah Papua Selatan disebut membuka jutaan hektare lahan baru. Bagi sebagian masyarakat adat, ini bukan sekadar pembangunan—tetapi perubahan besar terhadap ruang hidup mereka, hutan mereka, dan masa depan generasi mereka.
Karena itu, Dewan Gereja Papua menyerukan langkah-langkah penting:
•Menghentikan operasi militer di wilayah sipil
•Membuka akses kemanusiaan bagi masyarakat terdampak
•Melakukan investigasi independen atas dugaan pelanggaran HAM berat
•Mendorong dialog politik yang komprehensif
•Membuka akses jurnalis internasional
•Serta mengajak semua pemimpin Papua dan gereja untuk berdiri melindungi umat
Pesan mereka sederhana, namun dalam maknanya:
Masa depan Papua hanya dapat dibangun di atas fondasi keadilan, kemanusiaan, dan dialog damai.
Papua tidak membutuhkan lebih banyak ketakutan.
Papua membutuhkan lebih banyak ruang untuk didengar.
Source:SAGU PAPUA
