Kebenaran yang Terputus di Pegunungan: Ketika Bukti Tak Hadir, Suara Siapa Didengar?
Di Puncak Papua Tengah, kebenaran tidak hanya diperdebatkan—ia seperti terputus dari jalurnya. Jauh dari jaringan listrik yang stabil, dari kamera pengawas, dari rekaman digital yang sering dijadikan standar pembuktian modern. Di sana, ketika tembakan terdengar dan warga sipil menjadi korban, tidak ada CCTV yang merekam. Tidak ada jejak digital yang rapi. Yang tersisa hanyalah manusia—yang melihat, yang mendengar, yang selamat.
Lalu, ketika negara berbicara tentang “alat bukti elektronik”, publik berhak bertanya: bukti dari mana, jika ruang kejadiannya sendiri nyaris tak tersentuh teknologi?
Di sinilah persoalan menjadi tajam. Ketika peristiwa terjadi di wilayah terpencil, menjadikan bukti elektronik sebagai sandaran utama justru berisiko menyingkirkan satu-satunya sumber kebenaran yang tersedia: kesaksian korban. Seolah-olah, tanpa rekaman digital, penderitaan itu tidak cukup sah untuk diakui.
Padahal, sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia—di berbagai belahan dunia—mengajarkan hal sebaliknya. Banyak kebenaran besar justru terungkap dari suara korban, dari ingatan yang bertahan di tengah trauma, dari cerita yang awalnya diragukan, lalu perlahan terbukti.
Namun di Papua, pola yang sama terus berulang. Setiap kali ada tuduhan kekerasan terhadap warga sipil, respons yang muncul seringkali berupa bantahan. Cepat, tegas, dan bersandar pada klaim yang sulit diverifikasi publik. Sementara itu, suara korban berjalan lambat—terhambat jarak, akses, dan ketakutan.
Ini bukan sekadar soal siapa yang benar atau salah. Ini tentang bagaimana standar kebenaran dibangun—dan siapa yang diuntungkan oleh standar tersebut.
Jika kebenaran hanya diakui ketika terekam oleh teknologi, maka wilayah seperti Puncak akan selalu kalah. Ia tidak memiliki infrastruktur untuk “membuktikan dirinya”. Ia hanya memiliki manusia. Dan jika manusia tidak cukup dipercaya, maka keadilan di sana sejak awal sudah pincang.
Lebih mengkhawatirkan lagi, kondisi ini membuka ruang bagi impunitas. Dalam ruang tanpa kamera, tanpa dokumentasi, tanpa akses luas, siapa pun yang memiliki kuasa bisa dengan mudah mengontrol narasi. Bantahan menjadi lebih kuat daripada kesaksian. Pernyataan resmi menjadi lebih dipercaya daripada pengalaman nyata.
Apakah ini berarti setiap kesaksian harus langsung dianggap benar? Tentu tidak. Kebenaran tetap harus diuji. Tapi pengujian itu harus adil. Harus mempertimbangkan konteks. Harus memahami bahwa tidak semua tempat memiliki fasilitas pembuktian yang sama.
Menuntut bukti elektronik di wilayah tanpa infrastruktur adalah seperti meminta jejak di atas air—mustahil, namun tetap dijadikan alasan untuk meragukan.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar bantahan atau pembelaan, tetapi keberanian untuk membuka ruang penyelidikan yang independen. Memberi akses kepada pihak netral. Menghadirkan transparansi. Dan yang paling penting: mendengar korban tanpa prasangka.
Papua tidak kekurangan cerita. Ia kekurangan kepercayaan.
Dan kepercayaan tidak akan lahir dari pernyataan sepihak. Ia tumbuh dari proses yang jujur, dari keberanian mengakui kemungkinan salah, dan dari kesediaan untuk diperiksa.
Jika tidak, maka setiap peristiwa akan berakhir dengan pola yang sama: korban bersuara, negara membantah, publik terpecah, dan kebenaran kembali hilang di balik kabut pegunungan.
Di tempat seperti Puncak, kebenaran tidak datang dalam bentuk rekaman. Ia datang dalam suara yang gemetar, dalam ingatan yang terluka, dalam keberanian untuk bercerita.
Pertanyaannya tinggal satu: apakah kita masih mau mendengarnya?
***
Oleh: admin Papua berkisah
